Dalam lanskap pendidikan tahun 2026, profesionalisme guru tidak lagi diukur hanya dari kehadiran di kelas, melainkan dari standar kompetensi yang adaptif terhadap perubahan zaman. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) bertindak sebagai “penjaga gawang” yang memastikan bahwa standar profesi mengajar tetap tinggi, relevan, dan bermartabat.

Berikut adalah peran strategis PGRI dalam mengawal standar profesi mengajar:

1. Menjaga Standar Kompetensi di Era Digital (SLCC)

Standar mengajar saat ini menuntut penguasaan teknologi tanpa kehilangan esensi pedagogi. PGRI memastikan setiap guru memenuhi standar ini melalui jalur pengembangan mandiri.

• Sertifikasi Kecakapan Baru: Melalui Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI menetapkan standar baru bagi guru dalam mengoperasikan alat berbasis AI (seperti Generative AI untuk asisten belajar) namun tetap mengedepankan nilai-nilai karakter.

• Penyelarasan Kompetensi: PGRI memastikan tidak ada kesenjangan standar antara guru di perkotaan dan daerah terpencil dengan menyediakan modul pelatihan yang merata dan berkelanjutan.

2. Menjaga Standar Etika dan Moral (DKGI)

Profesi mengajar memiliki standar perilaku yang lebih tinggi daripada profesi lainnya karena guru adalah model bagi siswa.

• Otonomi Penegakan Kode Etik: Melalui DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia), PGRI memastikan standar moral guru tetap terjaga. Jika terjadi pelanggaran etik, PGRI melakukan pembinaan secara mandiri, menunjukkan bahwa profesi ini memiliki kedaulatan untuk mengatur kualitas internalnya.

• Integritas Digital: PGRI merumuskan standar perilaku guru di ruang digital, memastikan interaksi di media sosial tetap mencerminkan marwah seorang pendidik yang terhormat.

3. Menjaga Standar Keamanan dan Otoritas (LKBH)

Standar profesi mengajar akan runtuh jika guru kehilangan otoritasnya di kelas karena rasa takut akan kriminalisasi.

• Perlindungan Tindakan Edukatif: Melalui LKBH, PGRI mengawal agar tindakan disiplin yang dilakukan guru tetap dalam koridor standar profesional dan terlindungi secara hukum. Hal ini memastikan guru berani menegakkan standar disiplin siswa tanpa rasa cemas.

• Advokasi Regulasi Profesi: PGRI terus melobi pemerintah agar kebijakan nasional tetap mengakui otonomi profesional guru dalam memberikan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik.

4. Menjaga Standar Kesejahteraan sebagai Fondasi Profesionalisme

Sangat sulit menjaga standar kerja yang tinggi jika kebutuhan dasar guru belum terpenuhi.

• Sinergi Unitarisme: PGRI memperjuangkan standar kesejahteraan yang adil bagi seluruh guru, baik ASN, PPPK, maupun Honorer. Dengan semangat “Satu Rasa, Satu Jiwa”, PGRI menegaskan bahwa standar profesionalisme harus dibarengi dengan penghargaan yang layak agar guru dapat fokus sepenuhnya pada kualitas pengajaran.

Tabel: Instrumen PGRI dalam Mengawal Standar Profesi

Kesimpulan:

PGRI adalah institusi penjamin mutu bagi profesi guru. Dengan mengawal standar kompetensi, etika, dan hukum, PGRI memastikan bahwa “Guru” bukan sekadar gelar pekerjaan, melainkan sebuah standar kualitas manusia yang secara konsisten diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat.